Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Konsultasi Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, menanggapi catatan merah yang ditulis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Hari ini, 20 Oktober, menandai empat tahun Jokowi-Jusuf Kalla di Indonesia.
Pangi menyatakan bahwa jika Jokowi tidak memberikan perubahan terkait penegakan hukum, bukan tidak mungkin elektabilitas Jokowi akan perlahan menurun. Jika dibiarkan, meskipun sektor infrastruktur lebih unggul, tetapi Jokowi tidak akan ada artinya, katanya pada Sabtu, 20 Oktober.
Pangi menyatakan bahwa indeks demokrasi di era Jokowi telah menurun. Itu bisa dilihat dari munculnya beberapa insiden penganiayaan. Dia mencontohkan kejadian mafia yang menghalangi Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru.
Polisi tidak bisa berbuat apa-apa ketika massa memasuki bandara dan menghentikan seseorang [datang untuk mengunjungi lokasi], bagaimana itu bisa terjadi? Katanya.
Pangi menyatakan bahwa Jokowi tampaknya membiarkan penganiayaan terjadi. Dia tidak melihat sikap tegas dan peringatan dari presiden. Jadi, Indonesia tampaknya lemah untuk menghadapi gerombolan preman bayaran.
Ini jelas dapat menurunkan elektabilitas Jokowi dan akhirnya mengarah pada sentimen negatif terhadap citra Jokowi, kata kepala Voxpol saat di tenya mengenai Presiden Republik Indonesia.
Di sisi lain, Pangi mengatakan bahwa Jokowi lebih unggul dalam infrastruktur. Berdasarkan hasil survei pada bulan Maret, Voxpol Center mencatat bahwa kepuasan terhadap Jokowi dalam pembangunan infrastruktur mencapai 55,5 persen.
Hal ini diikuti oleh layanan kesehatan sebesar 49,2 persen dan penegakan hukum sebesar 39,1 persen. Ini adalah sebuah bukti selama kepempinannya Indonesia bisa menjadi lebih baik.
Pangi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus linier dengan aspek lain. Ini tidak seimbang. [Aspek fisik] lebih dominan saat membangun revolusi mental belum terasa, katanya.
Post A Comment:
0 comments: