BANDAR JUDI ONLINE Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengatakan pemerintah harus memperhatikan utang perusahaan. Said, yang kini menjadi pengamat menyatakan bahwa kementerian harus mengambil jeda dalam menempatkan penugasan besar besaran kepada perusahaan negara mengingat total utang BUMN saat ini mencapai lebih dari Rp. 4.800 triliun.
Ini sebenarnya masuk akal, tapi tugas besar harus mempengaruhi risiko default yang lebih tinggi, kata Said pada Senin, 30 Juli. Ia merujuk pada perusahaan keuangan perusahaan minyak dan gas Pertamina yang bermasalah karena banyak tugas, mulai dari menekan bahan bakar harga, mendistribusikan bahan bakar ke semua daerah dengan biaya berbeda, untuk membangun kilang.
LIVE CASINO ONLINE Akibatnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengeluarkan surat meminta Pertamina untuk berbagi aset dengan pihak swasta. Apalagi sejumlah proyek seperti pembangunan jalan tol sejak 2015. Hutama Karya pada Juli tahun lalu mencari jaminan pemerintah atas utangnya untuk membiayai jalan tol Trans Sumatra Pekanbaru Dumai dengan total proyek senilai Rp16 triliun.
Utang BUMN itu terungkap dalam pertemuan yang diadakan Kementerian BUMN dengan parlemen pekan lalu. Pada 2017, BUMN mengakuisisi Rp. 4,830 triliun utang di mana Rp. 3,147 triliun adalah utang di sektor jasa keuangan, sementara sisanya Rp1,633 triliun ditarik oleh BUMN non-keuangan.
Beban terus memburuk sejak pemerintah mematok dividen tahun ini menjadi Rp. 210 triliun. Per Mei 2018, BUMN telah membayar Rp. 22 triliun. Di tengah banyak tugas besar dan ketidakpastian kurs, pemerintah lebih baik menurunkan jumlah dividen, kata ekonom di Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Bhima Yudhistira.
AGEN TOGEL Deputi kementerian restrukturisasi dan pengembangan bisnis, Aloysius Kiik Ro, mengatakan utang BUMN sebenarnya sebesar Rp453 triliun. "Total utang BUMN hanya 10 persen dari seluruh utang luar negeri," kata Aloy, menambahkan bahwa itu masih dalam keadaan aman, dibandingkan dengan hampir Rp7.000 triliun aset.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan diskusi tentang masalah ini masih terjadi di antara parlemen dengan pemerintah. Menurut dia, pemerintah diminta untuk mengungkapkan rencana manajemen risiko terkait pembayaran utang, terutama tenggat waktu dan nilainya terkait penurunan nilai rupiah. Jika saya tidak salah, tingkat lindung nilai BUMN di bawah 30 persen, tambah Azam.
